Mendekati Tenggat Transformasi Bansos Rastra ke BPNT, Mensos Minta Semua Pihak Tingkatkan Kesiapan

Jakarta – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengingatkan, seluruh penerima bantuan sosial (bansos) beras sejahtera (rastra) sudah beralih menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pada 2019.

Mensos meminta semua pihak terkait meningkatkan kesiapan untuk memperlancar proses transformasi. Kepada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial RI, Mensos meminta agar berkoordinasi dengan Kemenko PMK, kementerian/lembaga terkait, termasuk Himbara.

“Analisa kembali mekanisme maupun prosedur penyaluran bansos sehingga lebih mudah diakses masyarakat. Dengan demikian masyarakat bisa terlayani dengan baik, dan mudah dilaksanakan oleh pelaksana di daerah,” kata Mensos, dalam acara Evaluasi Program Bantuan Sosial Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Tahun 2018, di Jakarta, Jumat (30/11/2018).

Kegiatan diikuti 490 orang dimana 445 orang di antaranya dari daerah. Yakni kepala dinas sosial provinsi dari 11 provinsi wilayah l, kepala dinas sosial kabupaten/kota penerima program bantuan sosial pangan pada 181 kabupaten/kota, kpala dinas sosial kabupaten/kota penerima program bantuan sosial reguler pada 72 kabupaten/kota di luar wilayah l. Kemudian juga Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks) pada 181 kabupaten/kota.

Kepada hadirin Mensos menyatakan, masih menemukan persoalan teknis di lapangan dalam penyaluran bansos. “Dalam beberapa kasus, harus diselesaikan di tingkat pusat, baik oleh Kementerian Sosial maupun Himbara. Ini tentu akan menempuh jalur birokrasi yang panjang yang berakibat penyelesaiannya akan memakan waktu yang lama,” kata Mensos.

Langkah-langkah persiapan yang ditekankan Mensos, di antaranya, pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), koordinasi dengan kantor cabang bank Himbara untuk sosialisasi dan distribusi KKS kepada KPM, penyiapan e-Warong/agen bank tempat transaksi bantuan sosial pangan. “Juga memastikan kesiapan stok bahan pangan di e-warong/agen bank,” kata Mensos.

Diharapkan tahun 2019, semua persoalan teknis penyaluran bantuan sosial dapat diselesaikan secara cepat dan mudah pada tingkat kabupaten/kota, baik persoalan perubahan data penerima, maupun persoalan lain dalam penyaluran bantuan sosial.

“Semua kegiatan upaya kita bersama memerangi kemiskinan dibiayai rakyat sehingga semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” kata Mensos mengingatkan. Untuk target 2019, penyaluran BPNT 100 persen menjadi tanggung jawab bersama. Menteri berharap semua pihak bekerja sama agar transformasi menuju BPNT 100 persen berjalan dengan baik.

Menghadapi pemberitaan negatif yang kadang muncul di media terkait kendala penyaliran bansos, Mensos berpesan agar permasalahan segera diselesaikan. Menurut Mensos, pada dasarnya program yang diluncurkan PFM sudah berjalan sangat baik.

“Bila ditemukan masalah, itu tidak bisa menggambarkan kesimpulan dari keseluruhan capaian yang telah diraih. Namun, sekecil apapun masalah yang ditemukan di lapangan harus kita cari jalan keluarnya segera,” katanya.

Apresiasi Peran Semua Pihak
Mensos menegaskan, Kementerian Sosial serius dan terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam penyaluran bansos secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan prinsip 6T. Yakni tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, tepat kualitas, tepat kuantitas, dan tertib administrasi.

Mensos mengapresiasi penyaluran bansos rastra dan BPNT sesuai jadwal pada Kuartal I tahun 2018. “Hal ini berkat dukungan pemerintah daerah melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan yang diketuai oleh sekretaris daerah dan kepala dinas sosial selaku Sekretaris Tikor Pelaksana Bantuan Sosial Pangan, serta peran penting Pendamping Bansos Pangan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks) sebagai pelaksana di lapangan,” kata Mensos.

Kerja keras semua pihak telah mencapai hasil memuaskan dengan penurunan angka kemiskinan. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2018, angka kemiskinan menembus satu digit atau 9,82% atau setara dengan 25,95 juta orang, dari 10,12% pada September 2017 (26,58 juta orang).

“Berbagai faktor yang mendorong turunnya angka kemiskinan, di antaranya penyaluran bansos rastra dan BPNT pada Kuartal I tersalurkan sesuai dengan jadwal,” kata Mensos.

Mensos mengharapkan, penurunan angka kemiskinan menjadi pemicu dan motivasi bagi kita semua terus bekerja lebih baik lagi, dan terus lebih baik lagi. “Sehingga bansos pangan dan reguler (KUBE, RS-RTLH serta Sarling) dapat membantu saudara-saudara kita untuk memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,” kata Mensos.

“Saya selaku Menteri Sosial mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten, juga kepada bank Himbara dan Perum Bulog, serta kepada para pendamping bantuan sosial pangan, para pejuang kemanusiaan, yang telah mengabdikan diri membantu saudara-saudara yang memerlukan bantuan,” kata Mensos.

Direktur Jenderal PFM Andi ZA Dulung menyatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui hasil pencapaian pelaksanaan program bantuan sosial di wilayah kerja Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program bantuan sosial.

Selain itu, juga untuk memperoleh umpan balik dari daerah untuk perbaikan pelaksanaan program bantuan sosial pada tahun mendatang.

“Selain tujuan tersebut, kami ingin mengetahui progres penyaluran bansos pangan maupun rastra oleh dinas sosial provinsi dan dinas sosial kabupaten/kota sebagai dasar untuk mengambil kebijakan agar penyaluran bansos pangan dapat tersalur secara cepat dan berkualitas,” katanya. (Prwr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here