Kemensos Evaluasi Program Bantuan Sosial Non Tunai

Surabaya – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial non tunai agar memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan pelaksanaan bansos non tunai. Oleh karena itu evaluasi sangat penting mengingat tahun depan anggaran bansos meningkat signifikan dan indeks bansos PKH meningkat dua kali lipat. Semakin besar nilai bantuan, semakin besar pula tanggung jawabnya,” terang Menteri kepada wartawan usai bertemu dengan Pendamping Bansos Pangan di Surabaya, Rabu malam (7/11).

Saat ini, lanjutnya, Kemensos tengah melakukan evaluasi pelaksanaan bansos non tunai yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Evaluasi dilakukan di 93 kota dan kabupaten di antaranya di seluruh wilayah Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan.

“Tujuan pemerintah adalah bagaimana bansos dapat disalurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat administrasi, tepat kualitas dan tepat tepat harga atau dikenal dengan 6T. Oleh karena itu berbagai penyempurnaan terus dilakukan,” terangnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan bansos, Kementerian Sosial didukung oleh Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) dan MicroSave sebagai pelaksana survei. Kegiatan survei mulai dilakukan pada Oktober 2018 dan diharapkan tuntas sebelum akhir Desember 2018.

Dukungan BMGF ini telah disampaikan dalam pertemuannya dengan Mensos baru-baru ini. Direktur BMGF Michael Wiegand mengatakan pihaknya siap mendukung pelaksanaan bansos non tunai di Indonesia. Keseriusan ini juga telah disampaikan Melinda Gates kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan disela-sela pelaksanaan Annual Meeting IMF-World Bank di Bali, baru-baru ini.

“Digitalisasi bansos seperti telah dilakukan di negara lain dan terbukti menunjukkan dampak positif dan mendorong inklusi keuangan. Dengan bansos yang disalurkan secara non tunai maka dapat mengurangi kebocoran anggaran, memudahkan penerima manfaat menerima bantuan, dan membuka akses penerima manfaat terhadap perbankan,” terang Wiegand.

Survei akan melihat pengalaman KPM selama pencairan bansos, bagaimana proses penyelesaian pengaduan dilakukan, serta tingkat kepuasan KPM terhadap bansos non tunai. Kita akan lihat bagaimana hasilnya sebagai bahan untuk penyempurnaan pelaksanaan bansos non tunai tahun depan.

Selain dari sisi KPM, survei juga akan melihat sisi perbankan yakni Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam memberikan layanan dan kemudahan bagi KPM. Misalnya ketersediaan jaringan agen di daerah penyaluran, distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta respon cepat pihak bank ketika ada keluhan dari KPM.

Sementara itu dalam pertemuan dengan Pendamping Bansos Pangan Wilayah III, Mensos mengingatkan agar para Pendamping untuk mengawal penuh pelaksanaan bansos non tunai baik PKH maupun BPNT di wilayah masing-masing.

Wilayah III mencakup Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

“Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo agar setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan, maka saya ajak Saudara-saudara semua untuk bekerja bersama, bekerja keras dan tuntas untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pelaksanaan bansos yang memenuhi prinsip 6T,” katanya. (Prwr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here